Komisi VII Pertanyakan Pengelolaan Limbah PLTU Riau

18-04-2013 / KOMISI VII

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap - PLTU Riau yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi  diminta sejak awal memperhatikan masalah pengelolaan limbah. Pasalnya pembangkit listrik dengan kapasitas 2x110 MW ini diperkirakan akan mengkonsumsi batu bara mencapai 3300 ton/hari.

"Kita mencatat kebutuhan batu bara perhari 3300 ton, berarti setahun bisa mencapai 1 juta ton lebih. Ini kepikiran oleh saya limbahnya mau dibawa kemana, mau dibuang ke sungai Siak atau dibikin apa?" tanya anggota Tim Kunker Komisi VII Sutan Sukarnotomo saat berkunjung ke PLTU Riau di Kecamatan Tenayanraya, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (16/4/13).

Ia juga menyampaikan harapan agar kehadiran PLTU yang diproyeksikan selesai pada tahun 2014 dapat menekan pemakaian BBM PT. PLN yang mencapai 85 persen. Pada bagian lain anggota Komisi VII dari Dapil Riau I ini juga meminta penjelasan penanganan proyek yang berada dilokasi lahan gambut ini.

Menjawab hal ini Direktur Konstruksi dan Energi Baru/Terbarukan PT. PLN Nasri Sembayang menjelaskan PLTU Riau menggunakan Circulating Fluidized Bed Boiler - CFB yang lebih bersahabat dengan lingkungan.

"Pembakaran juga lebih sempurna, sehingga batubara tidak ada lagi yang tidak terbakar. Jenis lain biasanya ada 1 persen batu bara yang tidak terbakar. Disaluran keluar juga dilengkapi penangkap abu, jadi 99,9 persen abu bisa tertangkap?" imbuhnya. Abu sisa batu baru ini akan diolah untuk bahan batako bekerja sama dengan penduduk setempat.

Nasri membenarkan proyek ini dibangun di lahan gambut yang disiasati dengan teknologi  lapisan karpet khusus yang dengan luas mencapai 10 hektar. Penanganannya telah memperoleh amdal dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. (iky)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...